Frank Waluyo (12 poin)   7 Agu 2015   BLORA   219 dilihat
Pak Presiden.... kami memiliki harapan besar pada para aparatur negara untuk bisa bersikap Transparan. dalam hal ini adalah berkaitan dengan Keuangan. Lembaga pendidikan setiap saatnya pasti melaporkan penggunaan BOS ke Diknas atau kementrian agama yang membdangi pendidikan. Namun apakah hanya sebatas laporan mereka percaya. Hendaknya mereka mencontoh pak presiden yang berani mengecek langsung ke lokasi.

mohon ini jadi perhatan. Tolong Bersihkan sekolah2 kami dari pimpinan-pimpinan yang tidak jujur.

Terimakasih ak jokowi
 

2 Tanggapan

0 vote
Wasik Mohammad (51 poin)   18 Sep 2016
Banyak Kepala Sekolah kebingungan memahami juknis BOS. Masalahnya juknis menyebutkan bahwa belanja pegawai maksimal 15 %. Jika aturan ini diterapkan pada sekolah yang sudah banyak pegawai PNS-nya mungkin tepat. Tapi bagi sekolah-sekolah seperti sekolah kami yang sedikit PNS-nya dan berada di daerah minus atau terpencil akan kualahan. Sebab masyarakat tahunya bahwa pendidikan gratis sehingga tidak mau digerakkan untuk ikut biayai yang sudah dianggarkan sekolah. Sementara sekolah butuh pendanaan berbagai kegiatan yang salah satunya pembiayaan pegawai.
Perlu bapak ketahui sekolah saya SMPN 44 Konawe Selatan, berdiri tahun 2008. 2008 sampai 2010 PNS hanya satu yaitu Kepala Sekolah saja. Mulai 2010 tambah saya PNS dimutasikan ke SMP tsb, sehingga jadi dua orang PNS. Untuk tenaga-tenaga lainnya kita minta bantuan ke SD sekitar untuk bantu kita di sekolah. Hampir 90% pegawainya honorer, dan komite serta orang tua siswa sulit untuk digerakkan ikut membiayai kegiatan-kegiatan disekolah. Terus bagaimana kami biayai honorer jika juknis hanya merekomendasikan 15% saja dari dana BOS, sementara hanya itu sumber pendanaan kami. Terima kasih sebelumnya atas perhatian bapak pada masalah ini.
Tafi Heda (0 poin)   18 Okt 2016
kalau menurut saya, ini semua gara2 otonomi daerah.... kr semua pengajuan itu tidak langsung ke pusat... pasti bermuara di tingkat propinsi/kotamadiya/kabupaten... kalau seandainya otonomi daerah tsb di cabut  oleh presiden mungkin kita akan mendapatkan informasi /transparasi satu pintu....Kalau seandainya Presiden bisa seperti kaya Gubernur DKI yang Tegas dan Galak mungkin tidak ada yang berani untuk macem-macem yach...
saya juga prihatin sama anak pelajar yang berada di daerah2 yang tidak memilik fasilitas yang memadahi.....
0 vote
Mohammad Imam (0 poin)   28 Des 2016
SAYA sangat setuju dengan kalimat di atas,...
Selamat Datang di Lapor Presiden, di mana Anda sebagai rakyat dari seluruh Indonesia dapat mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya.
...