Ren Dra Gon (677 poin)   11 Mei 2015   Kementerian   4,959 dilihat
dilabeli kembali 14 Jul 2015 oleh Aditya Liviandi
Saya saat ini bekerja sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan dengan posisi pada unit umum yang salah satu tugasnya adalah lingkup SDM termasuk di dalamnya tenaga kerja outsourcing (TKO).

Pandangan pribadi saya terhadap sistem memperkerjakan tenaga kerja outsourcing mempunyai kekurangan yang lebih banyak di banding kelebihannya baik itu bagi perusahaan apalagi bagi TKO.

Satu-satunya pihak yang diuntungkan atas sistem ini hanyalah perusahaan penyalur tenaga kerja yang mendapatkan management fee sebagai penyalur.

Disini saya sampaikan bahwa perusahaan juga mengalami kerugian yang berdasar terhadap sistem ini ( dhi. kerugian untuk Tenaga Kerja Outsourcing sudah jelas tanpa harus saya utarakan lagi ). Adapun kelemahan dari sistem ini dari sisi perusahaan adalah :
1. Sistem pengadaan TKO dilakukan tiap semester atau tahunan yang berarti load pekerjaan beda dengan pengadaan pegawai tetap yang bisa dikatakan sekali seumur hidup.
2. Perusahaan harus membayar fee dengan besaran rata-rata antara 5%-15% dari gaji TKO dimana apabila TKO diangkat menjadi pegawai tetap biaya tersebut bisa dialokasikan untuk dana pensiun maupun tunjangan-tunjangan lain.
3. TKO kurang memiliki 'sense of belonging' terhadap perusahaan yang bisa menyebabkan tanggung jawabnya berkurang.
4. Banyak perusahaan penyalur TKO yang tidak jujur dan kurang bertanggung jawab terhadap isi kontrak, misalnya : seragam pegawai yang diberikan tidak sesuai spesifikasi dan jumlahnya, tenaga pengganti ketika tenaga outsourcing cuti/ijin tidak ada, dll.
5. Adapun keruwetan-keruwetan dalam proses penyediaan tenaga kerja tetap saat ini sudah bisa diatasi dengan sistem TI yang tepat.

Sebagai tambahan informasi, perusahaan tempat saya bekerja telah membayarkan hak-hak TKO dan perusahaan penyalur tenaga kerja sesuai dengan peraturan terbaru antara lain :
1. Gaji Pokok (sesuai UMK)
2. Uang makan,
3. BPJS Tenaga kerja
4. BPJS Kesehatan,
5. THR
6. Pesangon
7. Seragam
8. Tunjangan pajak
9. Fee management 10%
10. Lembur sesuai peraturan yang berlaku.

Dari informasi di atas saya ingin sampaikan bahwa hak-hak TKO juga relevan untuk digunakan sebagai dasar untuk menentukan hak-hak pegawai tetap dengan jabatan Pegawai Dasar atau dengan kata lain tidak ada kerugian bagi perusahaan jika TKO ( Tenaga Kerja Outsourcing ) diangkat sebagai Pegawai Tetap.

Dengan ini saya usulkan untuk penghapusan sistem Outsourcing, terima kasih.
 
Muhammad Ilham Surya (15 poin)   30 Jul 2015
Karyawan outsourcing jauh dari keadilan dan minim kesejahteraan. Kenapa harus ada pihak ke tiga? Karena untuk menutup atau mengurangi hak hak buruh. Coba lihat karyawan outsourcing pada perusahaan bumn, mereka bekerja sama bahkan lebih dari karyawan tetap tp digaji jauh lebih rendah. Karyawan outsourcing seperti tidak ada jaminan hari tua, yang ada hanya kecemasan karena perusahaan dapat sewaktu waktu mem PHK mereka dengan mudah tanpa kerugian yang besar. Saya sangat setuju sistem outsourcing ini dihilangkan dari bumi Indonesia, karena tidak dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan hanyak cocok digunakan untuk negara negara kapitalis, negara yang hanya memperbudak bangsa lain untuk mencari keuntungan tanpa menghargai hak hak yang harus dipenuhi yaitu kesejahteraan.
Bray Naga (0 poin)   1 Apr 2016
good guys, i like u
Sasuke Man (1 poin)   16 Sep 2016
Negara kita sudah bebas dan merdeka... kenapa pemerintah tidak mengkaji ulang sistem sistem yang sangat merugikan rakyat nya... topik yang sy angkat mengenai tenaga outcorcing ini baru 1 contok... masih banyak contoh yg lain ny... ayo pak presiden lindungi rakyat dan warga mu... jng membuat kami semakin menderita...
Tafi Heda (0 poin)   17 Okt 2016
Dalam hal ini saya akan  memfokuskan kepada keuntungan dan kerugian dari tenaga kerja outsourcing (TKO).  jenis kedua yakni penyediaan tenaga kerja/ buruh dipandang dari dua sudut pandang. Sudut pandang perusahaan pengguna (user) dan karyawan/buruh outsource itu sendiri.Pertama, bagi perusahaan pengguna jasa karyawan outsourcing, tentu memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya adalah: proses rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih mudah dan bisa lebih singkat serta bisa menghemat anggaran.mampu menekan biaya operasional terkait upah dan fasilitas tenaga kerja.Tidak direpotkan dengan administrasi kepegawaian karena sudah ditangani langsung oleh vendor penyedia tenaga kerja.Meminimalkan resiko melalui sharing risk kepada pihak ketiga.Meningkatkan efisiensi perusahaan.Sementara bagi tenaga kerja sendiri keuntungannya adalah pendapat pekerjaan dan bisa dijadikan sebagai jembatan untuk meniti karir selanjutnya yang lebih baik terutama bagi para fresh graduate.Kenapa buruh/ tenaga kerja menuntut dihapuskannya sistem outsourcing? Tentu di balik keuntungan yang diberikan outsourcing bagi kedua belah pihak, pasti ada kerugian yang dirasakan tidak sama besarnya antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kerugian pada buruh/ tenaga kerja dinilai lebih besar dari pada kerugian perusahaan akibat adanya sistem outsource ini.
Kerugian buruh antara lain:Sistem ini berimplikasi langsung kepada timbulnya karyawan kontrak bahkan dalam waktu yang sangat singkat.Terampasnya hak-hak buruh akibat hubungan perusahaan-buruh bukan hubungan langsung. Melainkan adanya pihak ketiga (perusahaan penyedia/ vendor).Hilangnya hak jaminan social dan tunjangan lainnya laiknya pegawai tetap pada sebuah perusahaan padahal beban dan tanggung jawab kerja sama.Posisi tawar pekerja atau buruh semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pesangon jika di PHK, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lain.Buruh outsourcing juga kehilangan kesempatan berserikat sebagai implikasi dari tidak memilikinya posisi tawar dengan perusahaan tempat dia bekerja. Karena kontrak mereka adalah dengan perusahaan penyedia bukan dengan tempat dia bekerja.
Tafi Heda (0 poin)   18 Okt 2016
Dalam hal ini saya akan  memfokuskan kepada keuntungan dan kerugian dari tenaga kerja outsourcing (TKO).  jenis kedua yakni penyediaan tenaga kerja/ buruh dipandang dari dua sudut pandang. Sudut pandang perusahaan pengguna (user) dan karyawan/buruh outsource itu sendiri.
Pertama, bagi perusahaan pengguna jasa karyawan outsourcing, tentu memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya adalah:
proses rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih mudah dan bisa lebih singkat serta bisa menghemat anggaran.mampu menekan biaya operasional terkait upah dan fasilitas tenaga kerja.Tidak direpotkan dengan administrasi kepegawaian karena sudah ditangani langsung oleh vendor penyedia tenaga kerja.Meminimalkan resiko melalui sharing risk kepada pihak ketiga.Meningkatkan efisiensi perusahaan
Sementara bagi tenaga kerja sendiri keuntungannya adalah mendapat pekerjaan dan bisa dijadikan sebagai jembatan untuk meniti karir selanjutnya yang lebih baik terutama bagi para fresh graduate.
Kenapa buruh/ tenaga kerja menuntut dihapuskannya sistem outsourcing?

Tentu di balik keuntungan yang diberikan outsourcing bagi kedua belah pihak, pasti ada kerugian yang dirasakan tidak sama besarnya antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kerugian pada buruh/ tenaga kerja dinilai lebih besar dari pada kerugian perusahaan akibat adanya sistem outsource ini.
Kerugian buruh antara lain:
Sistem ini berimplikasi langsung kepada timbulnya karyawan kontrak bahkan dalam waktu yang sangat singkat.Terampasnya hak-hak buruh akibat hubungan perusahaan-buruh bukan hubungan langsung. Melainkan adanya pihak ketiga (perusahaan penyedia/ vendor).Hilangnya hak jaminan social dan tunjangan lainnya laiknya pegawai tetap pada sebuah perusahaan padahal beban dan tanggung jawab kerja sama.Posisi tawar pekerja atau buruh semakin lemah karena tidak ada kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial, jaminan kesehatan, pesangon jika di PHK, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan lain.Buruh outsourcing juga kehilangan kesempatan berserikat sebagai implikasi dari tidak memilikinya posisi tawar dengan perusahaan tempat dia bekerja. Karena kontrak mereka adalah dengan perusahaan penyedia bukan dengan tempat dia bekerja.

6 Tanggapan

+1 vote
Adie Yoga (49 poin)   11 Mei 2015
Walaupun saya belum pernah menjadi tenaga kerja autsoursing tetapi saya sangat sependapat dengan anda bahwa aistem itu perlu dikaji ulang karena lebih banyak mudarotnya
Luky Perdana Cool (1 poin)   11 Mei 2015
Yg paling penting mentri ke tnga kerjaan hrs sll sidak ke para perusahaan.soalnya msh bnyk pengusahaa nakal yg tdk menjalankan aturan pemerintah.
+7 vote
Fadli Yusuf (17 poin)   12 Jul 2015
Puluhan Tahun Buruh outsorcing mengabdikan diri kepada beberapa perusahaan-perusahaan milik negara seperti PT. Telkom Tbk, PT. Jamsostekr (BPJS Ketenagakerjaan saat ini), PT. PGN, PT. PLN, PT. Pertamina, dll akan tetapi hak-hak normatif ketenagakerjaan mereka tidak pernah diperhatikan. padahal tenaga, fikiran dan keringat mereka telah tercurahkan untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan milik Negara tersebut. sudah sepatutnya hak-hak normatif ketenagakerjaan mereka di lindungi, dan diberikan sepenuhnya kepada mereka. salah satu yang paling realistik untuk hal ini adalah mengangkat mereka sebagai pekerja tetap atau PKWTT. Halmana, sebelumnya DPRI telah mengeluarkan Rekomendasi yang isinya jelas memerintahkan seluruh BUMN termasuk BPJS Ketenagakerjaan untuk mengangkat pekerja OS BUMN menjadi Pekerja tetap. Dikuatkan oleh Nota dan penegasan nota pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas outsorcing BUMN yang dibentuk oleh 2 Kementerian (BUMN dan Tenagakerja) Sayang, Rezim sebelumnya, Presiden SBY dan pembantunya (Dahlan Iskan dan Muhaimin Iskandar) selaku pimpinan tertinggi dalam 2 kementrian yang terkait langsung, tidak berani bersikap tegas dan membebaskan mereka dari model dan gaya baru penjajahan oleh Negara terhadap bangsanya sendiri. Saatnya #Presiden_ Jokowi membuktikan Janji-janji politiknya sebelum jadi Presiden. Angkat seluruh pekerja outsorcing di BUMN menjadi Pekerja Tetap dengan memerintahkan Kemeneg BUMN dan Kementrian tenagakerja RI mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pengangkatan pekerja Outsorcing sebagai pekerja tetap tanpa sarat dan tanpa diskriminasi. *salinan petisi pekerja TKO BUMN kepada Presiden Joko Widodo
Bray Naga (0 poin)   2 Apr 2016
saya dukung anda 100%
+2 vote
Jordan Harista (6 poin)   12 Jul 2015
Mohon di hapuskan sistem TKO Pa Presiden, sangat merugikan pekerja yang sudah lama bekerja seperti untuk memliki rumah (kebutuhan dasar) dengan KPR dengan status TKO menjadi tidak bisa. terima kasih
+1 vote
Buyuang Randang Semu (14 poin)   31 Mar 2016
Sama Seperti Saya Yang Tdk Sesuai Dgn Kontrak Sy.Padahal Sy Sdh Loyalitas TrHdp Perusahan TrSebut Selama 5Thn.Kontrak Sy DiBank Swasta Sebagai General Service(GS).Tp NyataNya Sy Hanya Gardener(Tukang Kebun).DiGardener Seharusnya Sy Mendapat Uang Halaman Setiap BulanNya Sebesar 250rb-300Rb/Bln Tp Selama 3Thn Sy Tdk MenDapatKanNya Dan ItuPun Sy PerTanyakkan KeAtasanNya JawabanNye DiGanti Dng Uang TransPort&Makan Tp HasilNya Malah BerKurang Sekitar 150Rb/Bln Kalo DiGanti Dgn Uang Makan&Transport Yg LainNya Ko Sama Ky Sy SeharusNya Berbeda. Selama 3Thn Sy Selalu Membeli Peralatan Kerja Seperti Sapu Lidi.Sendok Semen.Selang Dll.Selama 3Thn Pula Sy PerTanyakan Tentang Kontrak Sy Selalu MenDpt Jawaban Yg Tidak Puas&Tidak Masuk Akal&AkhirNya Sy DiSuruh Risegn Tanpa Alasan Yg Jls.Sebelum DiKsh Surat Risegn Sy Cari Pekerjaan Sebagai Mitra&Selama Itu Sy Mengurus Surat"Risegn Dr PackLering.Sy MeMinta Surat Pengalaman Kerja Sy Tdk DiBerikan Dgn Alasan Telat Sy Mengurusnya Mereka Bilang Sudah Dr KeBijakkan Kantor Semua Jawaban Menurut Sy Tidak Msuk Akal.Itulah Cerita Sy SeWaktu Bekerja DiOutSourching Pt.ISS Indonesia.BukanKah Kalo DiKeluarKan Tanpa Alasan Sy SeHarusNya MenDpt Pesangon Dr Perusahaan TerSebut???
+2 vote
Akhmad Bandi Saputro (4 poin)   22 Agu 2016
Kami para TNO/TKO(tenaga non organik/tenaga kerja outsorcing) sangat membutuhkan pemikiran orang2 seperti ren dra gon... terimakasih pak.
hanya kami TKO/TNO di perusahaan BUMN PT. PELINDO II menunggu kesediaan tangan pemerintah ini yg hanya berjanji2 saja mensejahterakan rakyat, yg bukti nyatanya membuat kesenjangan antara si organik dgn TKO/TNO.
kami para TKO/TNO sering diperlakukan seperti budak dijaman kolonial belanda.
UU 2003 kapan dicabut oleh pemerintah yg selalu menyiarkan ekonomi kerakyatan.
mana slogan pak soekarno dahulu....
dari rakyat buat rakyat dan untuk rakyat.
mana realisasi tsb.
0 vote
Ido Dra (6 poin)   13 Okt 2016
Outsourcing pintu korupsi. jika outsourcing tidak di hapuskan jangan harap korupsi dapat di hapus.
Pegawai ganti mobil....
Outsourcing ganti kulit....
Selamat Datang di Lapor Presiden, di mana Anda sebagai rakyat dari seluruh Indonesia dapat mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya.
...