Halim Liem (5 poin)   2 Jun 2016   Kementerian   60 dilihat
Klien saya telah mendirikan PT dengan modal ditempatkan dan disetor Rp. 50.000.000,- dimana telah memenuhi syarat minimal modal yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- sedangkan Pasal 33 ayat 1 UU PT mengatur sebanyak paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, sehingga ketentuan minimal modal ditempatkan adalah sebsar Rp. 12.500.000,-.
Masalah muncul pada saat saya membantu menguruskan SIUP untuk PT tersebut.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/M-DAG/PER/9/2007 yang diubah dengan Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 dan diubah terakhir kali dengan Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011, ditentukan pada pasal 2 ayat (1) bahwa setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP. Atas dasar aturan ini kemudian saya membantu menguruskan SIUP untuk klien saya, karena PT tersebut bergerak di bidang perdagangan umum.

Saya kemudian mengajukan dan ditolak karena berdasarkan klasifikasi Permendag tersebut, PT tersebut termasuk usaha mikro yaitu dengan modal / kekayaan bersih sampai dengan Rp. 50.000.000,-.
Kemudian saya terbentur bahwa Permendag tersebut tidak mengatur mengenai SIUP Mikro untuk PT sedangkan UU PT memperbolehkan mendirikan PT dengan modal ditempatkan minimal Rp. 12.500.000,- sementara klasifikasi SIUP Mikro tidak mengakomodir bentuk usaha dalam bentuk PT.

Tolong kepada Menteri Perdagangan untuk dapat membantu merevisi Permendag tersebut dan memasukkan ketentuan bahwa PT dengan modal ditempatkan sampai dengan Rp. 50.000.000,- dapat memiliki SIUP mikro, karena apabila tidak, maka percuma pembentuk UU mengatur dalam UU PT bahwa PT dapat didirikan dengan modal ditempatkan minimal Rp. 12.500.000,- karena tidak dapat dipakai untuk usaha karena terbentur SIUP yang tidak dapat diterbitkan.

Terima kasih.
 

Silakan login FB Anda (kiri atas) untuk menanggapi.

Selamat Datang di Lapor Presiden, di mana Anda sebagai rakyat dari seluruh Indonesia dapat mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya.
...