Dear Pemerintah,
Pelaut Indonesia jarang atau bahkan tak pernah demo blokir jalan, berbondong bondong di depan gedung DPR. Dan lain-lain. Mungkinkah itu yang membuat DEBHUB Laut menjadikan kami bulan-bulanan dengan segala tetek bengek ketetapan. Kami Pelaut Indonesia bukanlah milyarder yang mempunyai banyak waktu luang dan berlibur di pelayarannya. Kami bekerja dengan curahan darah, air mata dan keringat disana. Tapi kenapa ada pihak yang menjadikan kita seperti sapi perah.
INTI KELUHAN KAMI:.
Mulai dari revalidasi sertifikat, sampai yang terbaru, IJAZAH KOMPETENSI kok dibuat masa berlaku (DATE OF EXPIRY) selama 5 tahun. Kami duduk dibangku sekolah dengan waktu dan biaya tidak sedikit, tetapi dilain sisi ijazah kami cuma berlaku 5 tahun. Walaupun tidak hilang dari daftar, tetapi perusahaan pasti tidak mau menggunakan kami karena ijazah expire. Belum lagi nantinya akan dipersulit oleh petugas dilapangan karena alasan tersebut. Dan itu akan memaksa kita kembali mengurus permasalahan tersebut tentunya dengan waktu dan biaya yang besar.
Yang membuat lucu adalah alasanya (berdasarkan isu yang menyebar) adalah untuk mendeteksi atau mengurangi ijazah palsu. Kami heran, ijazah palsu ini yang membuat siapa? Sampai DEPHUP laut sendiri tidak mengetahui mana ijazah palsu dan mana yang asli. Kalau benar itu alasanya, ini adalah kelemahan DEPHUP-laut. Kenapa kami para pelaut yang menanggung. Tapi apapun alasanya Rasanya belum ada cerita ijazah expire kecuali IJAZAH PELAUT INDONESIA. Dan itu sangat aneh dan menyulitkan.
Kepada pemerintah yang bersangkutan, tolong dikaji lagi, rasanya tidak berlebihan jika kami menuntut pembatalan ketetapan tersebut. Tidak pantas rasanya sebagai bangsa yang bermartabat memperlakukan kami seperti itu. Kami tidak mengungkit berapa banyak devisa negara dari pekerjaan kami, tapi hanya minta sedikit ruang bahwa kami juga manusia Indonesia yang butuh perlakuan adil dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa memperjuangkan gaji kami, setidaknya janganlah mempersulit kami.
Demikian sedikit keluh kesah kami diantara sekian banyak daftar yang belum disampaikan. Semoga ada tanggapan dari pemerintah yang bersangkutan. Amien.