Rika Margaretta (10 poin)   28 Jan 2016   Presiden   2,797 dilihat
Saya pelanggan PLN dengan No pelanggan 546300956190 wilayah jakbar.
Saya mau menyampaikan pengaduan seputar pemeriksaan P2TL di rumah saya. Menurut petugas lapangan terjadi instalasi kabel nol yg menyalahi aturan & segel yg tidak standard.
sehingga kami dikenakan denda Rp 29 jt dan akan di kenakan sanksi pemutusan listrik jika tidak membayar.
Saya kaget dengan temuan ini dan saya sama sekali tidak merasa melakukan penyelewengan listrik mengingat tagihan listrik menurut kami adalah normal sesuai pemakaian. Selain itu pada saat pemeriksaan lapangan juga telah terbukti bahwa pada saat meteran listrik di matikan maka listrik dalam rumah semua mati (dalam kondisi ini bagaimana mungkin bisa di simpulkan ada penyelewengan listrik?)  Saya membeli rumah ini 2nd tahun 2011 dan sama sekali tidak tahu bahwa sebaiknya dilakukan pemeriksaan PLN terlebih dahulu dan hal ini tidak masuk dalam dokumen resmi jual beli rumah.

Saya sudah menyampaikan keberatan saya atas denda 29 jt yg ada, karena saya merasa tidak bersalah dan seharusnya bisa dilakukan pengarahan terlebih dahulu bukan langsung di kenakan denda tanpa melihat apakah ada unsur sengaja atau tidak.
pihak PLN tidak mau melihat dari sisi apakah kami sengaja atau tidak? Apakah pembayaran listrik kami wajar atau tidak?
Dari hasil pertemuan kami dengan Manager PLN kami hanya di berikan keringan berupa cicilan yang sama artinya kami harus membayar sesuatu yang tidak kami lakukan dengan sadar.

Menurut kami, ada mekanisme yg kurang dalam pelaksanaan penertiban listrik. Tidak ada aturan yg baku bahwa jual beli rumah harus melakukan pemeriksaan PLN dulu, sehingga hal ini menjadi kerugian pihak penghuni terakhir.

Saya sebagai konsumen PLN sangat menghargai kebijakan PLN dalam memerangi kebocoran listrik. Tapi alangkah tidak adilnya jika semua hasil temuan di pukul rata vonis bersalah dan tidak bisa melakukan pembelaan diri.
Saya percaya peraturan P2TL di buat dengan tujuan baik, tapi ada celah di mana konsumen yang membeli rumah 2nd di rugikan

1. PLN tidak mengeluarkan aturan resmi bahwa HARUS dilaksanakan pemeriksaan meteran sebagai salah satu syarat jual beli rumah
2. berdasarkan no 1 , maka pada prakteknya para broker rumah maupun developer tidak melaksanakan pemeriksaan sebelum jual beli
3. Tidak ada sosialisasi besar besaran & rutin di media cetak maupun elektronik untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemeriksaan meteran sebelum jual beli rumah.

Dengan tidak adanya point 1-3 maka masyarakat awam tidak tahu & tidak pernah menaruh curiga apakah rumah yg akan mereka beli bermasalah instalasi listriknya. transaksi jual beli rumah umunya dilakukan tanpa adanya pemeriksaan meteran.

dari masalah ini saya melihat bahwa ada ketidaktahuan masyarakat yang pada akhirnya menjadi bumerang buat masyarakat itu sendiri. Kami terpaksa harus membayar atas sesuatu yg tidak kami lakukan.

Nominal 29 jt bukan hal kecil untuk kami yang hanya karyawan biasa, walaupun itu di cicil 12 bulan.
Jangan jadikan kami mangsa untuk memenuhi target pendapatan BUMN.

kami punya itikad baik, kami bukan maling, kami bukan penjahat.

Sudah saat nya PLN & petugas2nya bisa menjadi sahabat rakyat bukan malah menjadi momok seram bagi rakyat awam.
Dan jujur Pak sejak kasus ini saya sudah tidak mau membuka kan pintu pagar untuk semua petugas baik PLN, PAM dll karena saya takut kejadian serupa terulang.

Melalui pengaduan  ini saya mohon bantuan keadilan dari Bapak bagi saya.  karena jujur Pak saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena pengaduan keberatan ke PLN area setempat  pun sampai saat ini mentok kepada "peraturan"

Terima kasih atas waktu Bapak
 
Liau Riky (1 poin)   29 Jun 2016
saya juga dapat kasus yang saya, tapi sekarang saya sudah ajukan keberatan dengan SOP pemeriksaaan dari petugas P2TL yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, P2TL dalam hal ini menjalankan tugas pemeriksaan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada dan baku !

hub saya di wa/tlp saya di 087869062274

6 Tanggapan

+2 vote
Santo Vibby (8 poin)   7 Apr 2016
Korbannya banyak dg modus yg sama ini, mohon benar2 di tindak pak
Pseu Docode (1 poin)   18 Apr 2016
sama saya juga menjadi koran dari kasus P2TL dan sekarang masih mencari keadilan atas kasus tersebut
Erni Kristanti (2 poin)   24 Apr 2016
Saya pun nenjadi korbannya sekarang. PLN memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Harus dilakukan pembenahan sistem. Sudah banyak korbannya.
+2 vote
Abu Syifa (4 poin)   27 Apr 2016
PLN Babelan - Bekasi semena-mena memvonis saya bersalah dan membuat BA pelanggaran P1 terhadap saya.
ID PLN yang pertama 4400 Watt = 60003393232 atas nama Rini Mulyasari ( Untuk Usaha )
ID PLN yang kedua 1300 Watt = 14224678624 atas nama Kamsin ( pemilik Rumah I, saat ini sudah dibeli oleh orang kedua Bpk. Indro ) untuk Rumah.
status Rumah Kontrak. Jenis Usaha Warnet dan Service Elektronik. Rumah menjadi tempat usaha dan tempat tinggal saya bersama Istri dan kedua Putri saya.
Kejadiannya...:
2 hari sebelum petugas P2TL datang saya dapat memastikan bahwa MCB "ID PLN 1 dan 2" dapat berfungsi dengan baik.
Namun saat petugas P2TL datang dan meminta saya untuk melihat bahwa MCB "ID PLN 1 " tidak berfungsi atau disfungsi "pelatuk biru" saat di-turunkan tidak berfungsi pada listrik yang mengalir "macet/Loss/nyangkut/ apalah namanya"..saya heran saat itu..bahkan jadi suudzon dengan petugas P2TL tsb namun...sy coba berfikiran positif bahwa mungkin ini yang disebut "apes"..atau kebetulan MCB menjadi Rusak. Okelah akhirnya dibuat BA dan sy menandatangani surat tsb bahwasanya didapati MCB tidak berfungsi...namun bukan "di-Loss" karena makna kata "di-Loss" berbeda dengan MCB tidak berfungsi...disini saya merasa petugas P2TL semena-mena memvonis dengan menulis pada surat BA ( Berita Acara ) bahwa ditemukan " MCB tidak berfungsi ( di Loss ) "...sakit hati saya pak Presiden...sakit banget jadi orang jujur...
Kemudian datanglah surat panggilan ke-2 tepat disaat saya ingin datang ke PLN untuk menindaklanjuti permasalahan tsb.
Saat tiba saya di pertemukan oleh Bpk. Fajar ( Supervisior P2TL PLN Babelan ), dia menunjukan Pelanggaran yang saya lakukan ( meski Demi Allah S.W.T. saya tidak berbuat demikian ) saat itu pula saya memberikan Argumen saya bahwasanya segel Timah Baja masih utuh (di Meteran ) sebanyak 2 buah yang artinya saya tidak membongkar2 atau menyuruh orang membongkar2 MCB tersebut. Argumen lainnya saya alnjutkan dengan Pembelian Token Listrik saya tiap bulannya...yakni berkisar 600rb s/d 1 Jt ( tergantung pemakaian Warnet dan Service ) bahkan saya kadang untuk beban tertentu saya Switch dengan menggunakan Meteran Rumah 1300 Watt contoh Blower Solder, dll. Token Listrik Rumah saya berkisar 400rb s/d 600rb per bulannya. Berarti sekitar 1 s/d 1,6 Token Usaha dan Rumah saya keluarkan tiap bulannya...
Bukankah terlihat jelas anggaran bulanan saya yang besar tersebut, terlebih lagi saya juga mengajukan argumen bahwa sebelumnya saya melakukan Tambah Daya dari Listrik 2200 Watt menjadi 4400 Watt.
Logikanya..jika saya bisa melakukan Loss Daya...lantas untuk apa saya melakukan Tambah Daya Resmi tersebut.
Setelah itu Bpk. Fajar menunjukan Nilai Rupiah Denda yang harus saya bayar yakni sebesar Rp. 2,8 juta ,- ( Haduuuhh... mau nangis rasanya Didzholimi seperti ini..). Lantas saya ber-istighfar kemudian saya mengatakan saya tidak akan membayar Denda tsb, jangankan sebesar itu Rp. 100 rb pun saya enggan jika diperuntukkan pembayaran Denda Pelanggaran yang sama sekali saya tidak merasa melakukannya, "lebih baik kita ke kantor Polisi saja pak"  bela saya, mungkin setidaknya Polisi akan lebih arif bertindak dalam menyikapi permasalahan saya.
Kemudian Bpk. Fajar mengatakan akan melakukan Crosscek lagi terhadap laporan petugas P2TL tsb. Hingga hari ini belum ada kepastian dari PLN mengenai status "terdakwa" yang mereka sematkan pada saya. Hasbunallahu wa ni'mal waakiil ni'mal maula wa ni'mannashir.
Mohon agar segera ada kejelasan pak Presiden Joko Widodo...agar PLN segera melakukan penggantian MCB yang bermasalah tersebut dan melakukan klarifikasi terhadap tuduhan mereka.

Terima Kasih.

Tambahan : Mereka dapat melakukan Uji Lab terhadap MCB tsb, namun kenapa tidak mereka lakukan sebelum memvonis (lisan ) saya bersalah. Sehingga dapat diketahui secara pasti penyebab kerusakan MCB tersebut.
Liau Riky (1 poin)   29 Jun 2016
saya juga dapat kasus yang saya, tapi sekarang saya sudah ajukan keberatan dengan SOP pemeriksaaan dari petugas P2TL yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, P2TL dalam hal ini menjalankan tugas pemeriksaan tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada dan baku !
+3 vote
Tonny Menus (6 poin)   7 Mei 2016
Saya jg mengalami hal serupa spt Bu Rika. Rmh yg saya tempati jg saya bli thn 2012 berdomisIli di Citra Garden 1 dng ID Pelanggan 546300272215. Pihak PLN sangat arogan dan otoriter, mrk hanya bisa mengklaim sepihak dan selalu beralibi berpegang pd peraturan direksi PLN pengguna persil tanpa bs membuktikan kesalahan konsumen.
0 vote
Ayu Wismono (0 poin)   22 Okt 2016
Benar Pak Jokowi yg terhormat, kami mohon bantuan bpk untuk menyelidiki kasus P2TL PLN yg marak terjadi, pak. keluarga saya jg kena dampak atas P2TL PLN yg tidak jelas SOP’nya dan tidak sesuai prosedur dari direksi PLN sendiri. Awal ceritanya, kami kedatangan petugas P2TL PLN Bantar Gebang Kota Bekasi. yg memberitakan kami kena pelanggaran, dan kena denda 11 jt. awalnya, saya awam akan hal ini. tapi saya mencari di google perihal pelanggaran P1,P2,P3, dan P 4. sampai akhirnya saya tahu semua. Bahwasannya SOP P2TL tsb tdk sesuai prosedur, karena tdk da surat perintah dan tidak didampingi Aparat Sipil Negara. dan keluarga kami dikenakan pelanggaran P3. sampai saya menanyakan perincian pelanggaran  P3 kepada petugas, merekapun hny diam. dan saya bilang ke mereka. kenapa saya dikenakan denda 11jt. padahal di pelanggarannya mereka memvonis P3.  saya bertanya kepada petugasnya, mana mungkin BUMN mendenda masyarakat per KWH listrik itu sampai ratusan ribu sampai timbul 11 jt? dan bukankah 11 juta itu perhitungan PLN atas pelanggaran P1 dan P2? dan bukankah turunnya petugas P2TL PLN, turun apabila ditemukan masyarakat menyalagunakan listrik minimal 3 bln berturut-turut sesuai keputusan direksi PLN? dan selama kurang dari 3 bln, masyarakat hanya dikenakan teguran tertulis, sebagai peringatan. dan untuk pelanggaran P1 dan P2, yg dimana bahwa kita melanggar krn me Loss meteran Kwh. Kami sama sekali tidak meloss, pak. pertanyaan yg saya lontarkan ke petugas P2TL, mereka tidak bisa menjawab dan hny diam gelagaban. dan segel token pun tidak pernah rusak sama sekali. singkat cerita seperti itu, pak. sama mohon Pak Jokowi terhormat, Bpk Presiden yg selalu melakukan perubahan yg lebih baik. saya mohon PLN di selidiki dan diInterpensi perihal P2TL PLN yg sering disalahgunakan untuk memeras rakyat yg dimana rakyat tidak melakukannya, pak. karena saya buka di google pun, ternyata banyak juga terjadi hal serupa dari berbagai daerah. saya mohon ditindaklanjuti, pak. agar tidak ada korban lagi yg menjadi santapan tambahan Oknum PLN, pak. Demikian informasi saya, pak.

Hormat saya, untuk Pak Jokowi.
0 vote
Vinko Gavriel (0 poin)   25 Okt 2016
Saya juga sama seperti ini....
Awal nya saya kenal orang dari pln singkat cerita meteran dirmh saya terasa boros padahal dirmh tidak ada pemakaian yg besar
Kemudian petugas itu datang dan mengatakan meteran saya akan diganti dgn yg baru dan kabel pun disambung langsung oleh petugas pln
Dan bibuatkan lah berita acara
Tidak lama kemudian datang tim p2tl kermh dan meteran saya dilepas dan mendapat surat dari tim p2tl
Setelah saya kekantor pln dan menemui petugas pln diketahui saya dikenakan denda 10jt lbh
Dan saya menunjukan berita acara yg sebelum nya dikasih oleh petugas pln
Dgn alasan petugas ini adalah pegawai lepas dan sudah diberhentikan maka saya tetap dikenakan denda tersebut
Dan saya menanyakan ini surat berita acara ada dan milik pln dgn santai pihak pln menjawab mungkin itu sisa dulu petugas itu masih bekerja di pln.....
Saya merasa keberatan klu harus membayar uang sebesar itu belum lagi rumah pun saya sewa,apakah pihak pln tidak bisa mempetanggung jawab kan berita acara yg saya miliki?ini kan menjadi tanggung jawab pln dalam mengeruarkan berita acara...
Apakah ini hanya permainan pln/bekerja sama utk mendapatkan untung?

Saya sudah coba meminta keringanan tpi tidak ada tanggapan dari pihak pln
Tambahan dari saya saya tinggal dipontianak kalimantan barat
Dan masuk wilayah rayon siantan
Mohon bantuan nya bapak presiden
Hendragus Kusuma (0 poin)   7 Jan
Jadi yang lapor presiden tanggapannya bgmn? Rumah orang tua saya juga kena. Ditera ga masalah dan dianggap segel palsu kena p2 kena 26 juta. Padahal kita tdk pernah kotak katik. Ke pln bandengan diminta perincian ga dikasih oleh koordinator p2 tlnya. Modus penipuan yang dibiarkan. Parah abis p2 tl pln
0 vote
Dodi Efendi (0 poin)   8 Jan
percuma melapor juga tidak ditanggapi oleh pihak pln.karna saya sudah melapor ke call center 123 dan email pln (www.pln.co.id) untuk diperiksa tidak ada respon
Selamat Datang di Lapor Presiden, di mana Anda sebagai rakyat dari seluruh Indonesia dapat mengajukan laporan seputar masalah dari berbagai aspek untuk diajukan ke Presiden dan menerima tanggapan dari anggota masyarakat lainnya.
...